Beranda Daerah Pemerintah Dinilai Stuck, Aktivis dan Akademisi Kritisi Persoalan Pendidikan di Banyuwangi

Pemerintah Dinilai Stuck, Aktivis dan Akademisi Kritisi Persoalan Pendidikan di Banyuwangi

Banyuwangi, pedulibangsa.co.id- Kebijakan-kebijakan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi masih menuai berbagai kritik. Selama hampir dua tahun Bupati Ipuk dan Wabup Sugirah menjabat, kepemerintahannya dinilai sejumlah pihak stuck alias berhenti disitu saja.

Kebijakan yang menuai kritik ini merentang dari isu batas wilayah Kawah Ijen hingga dalam dunia pendidikan, yang belakangan ramai mengenai regulasi mutasi kepala sekolah.

Hal tersebut yang melatarbelakangi terselenggaranya kegiatan diskusi bertema “Mengkritisi Kebijakan Bupati Banyuwangi di Bidang Pendidikan” yang diadakan oleh para aktivis dan akademisi di wilayah Kecamatan Genteng dan sekitarnya pada Sabtu (6/8/2022) disalah satu cafe di Genteng.

Selaku penggagas diskusi, Mukhlisin menyampaikan bahwa dirinya beberapa waktu lalu mencermati perkembangan situasi Banyuwangi pada umumnya. Maka perlu ada kelompok-kelompok masyarakat yang terus melakukan upaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah Banyuwangi.

“Diskusi ini akan jadi kegiatan rutin kita untuk selalu mengkritisi pemerintah, agar pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Ada sejumlah persolan yang harus kita beritahu ke masyarakat bahwa Banyuwangi ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Mukhlisin.

Setelah beberapa bulan dilantik, lanjut Mukhlisin, kebijakan bupati terlihat sangat tidak menguntungkan masyarakat Banyuwangi dalam hal ini isu tanda tangani batas wilayah Kawah Ijen kepada Bondowoso.

“Itu jelas, langkah pertama sudah melakukan hal fatal bagi masyarakat. Nah, gara-gara itu menurut informasi, akhirnya bupati tidak mengambil kebijakan-kebijakan karena takut salah langkah. Yang akhirnya pemerintahan ini menjadi stuck,” ujarnya.

Dalam diskusi ini turut menghadirkan narasumber Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi, Sudarman, yang menyampaikan persoalan terkait dengan pendidikan, karena PGRI merupakan mitra strategis pemerintah.

“Salah satu persoalan diantaranya yang baru saja terjadi, yaitu tentang penempatan guru menjadi kepala sekolah termasuk mutasi kepala sekolah,” ucap Sudarman.

Menurutnya, ada yang tidak lazim dilakukan bahwa mutasi kepala sekolah itu seharusnya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 40/2021, yang didalamnya berdasar pada penilaian kinerja kepala sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

“Anehnya sudah dua tahun bahkan tiga tahun terakhir ini, hasil penilaian itu tidak diberikan kepada kepala sekolah yang dinilai. Padahal di regulasinya Permendikbud, mutasi itu harus berdasar pada penilaian kinerja kepala sekolah,” ungkapnya.

Kemudian, untuk tindak lanjut diskusi ini, Mukhlisin mencetuskan akan dilakukan satu bulan sekali dengan tema yang berbeda khususnya terkait kebijakan pemerintah kabupaten. (r)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here