Banyuwangi, pedulibangsa.co.id- Tak hanya di Ibukota, aksi penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Massa dari kalangan mahasiswa melakukan unjuk rasa yang dimulai dari Pengadilan Negeri Banyuwangi hingga depan Kantor DPRD Banyuwangi. Selasa (6/9/2022).
Gabungan berbagai organisasi mahasiswa itu terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammad (IMM) dan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyuwangi.
Aliansi Mahasiswa Banyuwangi tersebut menyampaikan tujuh tuntutan, yaitu:
1) Turunkan harga BBM,
2) Evaluasi SKK dan BPH Migas,
3) Berantas mafia migas,
4) Copot menteri ESDM,
5) Lakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM untuk mempertegas pihak-pihak yang menerima subsidi,
6) Laksanakan Pasal 33 UUD 1945,
7) Mendesak DPRD Banyuwangi untuk mengawal tuntutan tersebut.
Selain menolak kenaikan harga BBM, Aliansi Mahasiswa Banyuwangi itu juga menuntut agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dicopot dari jabatannya karena dirasa gagal dalam mengelola elektoral persediaan minyak.
“Menteri ESDM tidak bisa mengatur terkait sirkulasi minyak mentah. Di BPH Migas juga diatur kerja pengawasan. Termasuk SKK Migas itu juga tidak maksimal,” ujar Ketua GMNI Banyuwangi, Dana Wijaya.
Aksi yang berjalan dengan damai tersebut kemudian ditemui oleh perwakilan dari Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni Eko Hariono, Patemo, dan Wagianto. Selasa, 06/09/2022.
Ketua Fraksi PDIP Eko Hariono, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dengan aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa karena ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kondisi negara.
“Kami dari fraksi PDIP akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pusat, selain itu kami juga akan mengusahakan agar semua fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi untuk mendukung dan mengawal tuntutan mahasiswa agar tersalurkan,” ungkap Eko.
Anggota DPR dari DAPIL IV ini juga menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 harus satu suara dan satu tujuan mendukung aspirasi dari mahasiswa. Karena menurut hemat apa yang disuarakan oleh mahasiswa diatas kepentingan rakyat.
“Hukumannya wajib seluruh anggota DPRD mendukung tuntutan mahasiswa, karena kenaikan harga BBM bersubsidi dirasa kurang tepat, apalagi negara kita sedang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Corona,” ucap Eko.
Koordinator aksi dari Forum BEM Banyuwangi, Aris Rahmatullah berharap agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut mengawal tuntutan yang diutarakan.
“Kami berharap DPRD Banyuwangi benar-benar mengawal 7 tuntutan yang tertuang dalam aksi ini,” kata Aris, Selasa (6/9/2022).
Aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 12:00 WIB itu sempat diwarnai aksi bakar ban di pertigaan lampu merah depan DPRD Banyuwangi.
(r)
