Banyuwangi, pedulibangsa.co.id – DPRD Kabupaten Banyuwangi menyayangkan banyaknya jabatan Plt dilingkungan pemkab Banyuwangi. Kinerja Plt dinilai tidak bisa maksimal karena masih takut mengambil kebijakan yang bersifat strategis.
“Kalau ingin kinerja yang bagus semua pejabat harus definitif,” tegas Michael, Kamis (20/5/2021).
Menurut Michael, masa jabatan Plt yang terlalu lama berakibat kurang bagusnya kinerja. Sebab, pejabat Plt tidak leluasa dalam mengambil kebijakan dan mengelola anggaran.
“Bupati belum menjabat 6 bulan belum bisa memutasi jabatan, kita tunggu saja setelah 6 bulan, itu warisan bupati lama yang banyak plt nya,” kata pria yang juga Ketua DPC Demokrat Banyuwangi itu.
Michael menambahkan, dirinya tidak mengetahui apakah ada maksud dan tujuan tertentu dibalik banyaknya pejabat yang berstatus Plt itu.
“Yang saya tahu masih banyak yang memenuhi syarat untuk mendudukinya,” tambahnya.
Senada dengan Michael, Wakil ketua I DPRD Banyuwangi Muhammad Ali Mahrus S.Hi mengatakan kewenangan Plt sangat terbatas.
“Tentu kewenangan Plt itu sangat terbatas, seperti tidak boleh mengambil kebijakan strategis termasuk juga menyangkut urusan anggaran dan kepegawaian yang dibatasi,” jelas Mahrus.
Mahrus menambahkan Sesuai dengan Surat Edaran BKN nomor 2 tahun 2019 bahwa Plt itu diangkat oleh pejabat yang berwenang jika pejabat definitifnya berhalangan tetap, dan batas waktunya maksimal 3 bulan, bisa diperpanjang paling lama 3 bulan.
“Tentu jika terus menerus dengan skema Plt, Pejabat plt yang bersangkutan tidak bisa leluasa mengambil peran penting di SKPDnya dan yang pasti akan mengurangi marwah di SKPD tersebut,” ungkapnya.
“Jadi, saya minta kebijakan Bupati terkait Plt perlu di tinjau kembali karena disamping terbatasnya peran Plt juga akan memperlambat laju pergerakan stabilitas Pemerintahan yang muaranya juga untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” imbuh Mahrus.
Persoalan Plt, kata Mahrus sebenarnya hanyalah masalah kebijakan Bupati, bukan masalah keterbatasan SDM.
“Menurut saya SDM jajaran eksekutif di Banyuwangi cukup mumpuni, terbukti saat ini Banyuwangi bisa seperti ini, toh berkat jasa – jasa mereka juga meski ada yang harus mendirijeni dalam melaksanakan program-program kerja Pemerintah dalam hal ini adalah bupati,” jlentreh mantan presiden BEM IAII Situbondo itu.
Mahrus berharap Bupati segera meninjau kembali keberadaan pejabat Plt dan segera mengangkat pejabat Definitif.
“Agar kerja SKPD lebih semangat dan lebih leluasa mengambil peran penting di SKPD sesuai tupoksinya,” tutupnya Mahrus. (Red)
