BANYUWANGI, PEDULI BANGSA – Kolaborasi dilakukan oleh kedua pihak yaitu Bank Indonesia (BI) Jember serta Pemkab Banyuwangi, guna mendorong akselerasi digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan di wilayah kerjanya melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KKPBI) Jember, Hestu Wibowo menyampaikan, melalui TP2DD ini BI mendukung digitalisasi transaksi pemerintah, dari sisi penerimaan dan pengeluaran agar berdampak meningkatnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, dalam percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, BI Jember bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
“Kali ini, BI Jember bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melaksanakan pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,” jelas Hestu, Jum’at (9/4/2021).
Kegiatan itu dilaksanakan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (9/4/2021) di halaman Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Sehingga, Pembentukan TP2DD bertujuan untuk mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah.
“Dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital untuk meningkatkan tata kelola dan potensi penerimaan daerah,” ucap Hestu dalam sambutannya.
Hestu menerangkan, saat ini Bank Indonesia sedang mengembangkan index ETP yang digunakan untuk mengukur profil ETP mempertimbangkan aspek implementasi, realisasi atau kontribusi terhadap PAD, serta lingkungan strategis.
Sementara itu, indeks implementasi merupakan ukuran dari tingkat implementasi ETP baik dari sisi belanja, pendapatan, dan implementasi kanal dan Index realisasi adalah mengukur tingkat penggunaan ETP berdasarkan kontribusinya terhadap PAD.
“Sedangkan indeks lingkungan strategis mengukur tingkat kesiapan dan dukungan lingkungan strategis (infrastruktur, awareness),” ujarnya.
Dimana peringkat Indeks ETP terdiri dari inisiasi, berkembang, maju dan digital.
“Alhamdulillah Banyuwangi termasuk dalam kriteria digital, untuk itu kita apresiasi atas capaian ini,” ungkapnya
Lebih lanjut Hestu menyampaikan, di dalam perumusan indeks tersebut, QRIS atau standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code diperhitungkan sebagai kanan pembayaran. Sehingga sangat tepat jika QRIS digunakan sebagai kanal pembayaran transaksi pendapatan daerah.
“Selain itu, kondisi pandemi menjadi momentum yang sangat tepat untuk penerapan QRIS sebagai alternatif pembayaran non tunai. Lonjakan transaksi digital dan perlunya contactless transaction menjadikan QRIS sebagai metode pembayaran yang tepat,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik pembentukan TP2DD ini, sebagai langkah untuk lebih memaksimalkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Seperti yang dikatakan Pak Hestu, Banyuwangi sudah mendahului, tinggal ini formalitasnya saja. Tapi bagi kita formalitas ini juga perlu menambah semangat teman-teman bekerja, ada inovasi baru, sehingga nanti berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi,” ujar Ipuk.
Kata dia, dalam jangka pendek Pemkab Banyuwangi bersama BI Jember yang mensupport program ini akan mensosialisasikan kepada pedagang pasar pedagang pasar untuk mulai menggunakan pembayaran digital melalui QRIS.
“Jadi sudah tidak menggunakan uang lagi tetapi semacam e-money. Ini juga sebagai edukasi bagi pedagang pasar untuk melek teknologi,” tambah Ipuk. (FW)
 Jember serta Pemkab Banyuwangi, guna mendorong akselerasi digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan di wilayah kerjanya melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).){kind=link}