KALIMANTAN TIMUR, pedulibangsa.co.id – Insiden yang melibatkan ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dengan seorang mahasiswa yang menyampaikan aspirasi menuai sorotan publik. Peristiwa yang viral di media sosial tersebut kini menjadi perhatian kepolisian untuk ditelusuri lebih lanjut.
Ajudan berinisial ART diduga terlibat dalam insiden dengan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda bernama Aski atau Asky. Peristiwa tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai dugaan intimidasi dan kontak fisik saat mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Menanggapi kejadian itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kaltim disebut tengah berkoordinasi dengan satuan Brimob guna mendalami persoalan tersebut.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Tedy Sopandi, mengatakan bahwa penanganan masih berlangsung. Kepolisian akan menindaklanjuti laporan dan informasi yang diterima sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Kita sedang koordinasi, nanti akan kita tindak lanjuti,” ujar Tedy saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2026).
Asal Kesatuan ART Ikut Didalami
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ART merupakan anggota Polri berpangkat bintara. Sejumlah pemberitaan juga menyebut ART bertugas di satuan Brimob Polda Kalimantan Utara (Kaltara), bukan Polda Kaltim.
Informasi mengenai asal kesatuan tersebut menjadi bagian penting untuk memperjelas kewenangan penanganan dan tindak lanjut terhadap personel yang bersangkutan.
Namun, dugaan pelanggaran yang melibatkan ART tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Identitas, status penugasan, serta kronologi lengkap kejadian perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.
Terancam Dikembalikan ke Kesatuan Asal
Di tengah ramainya pemberitaan, ART dikabarkan berpotensi ditarik kembali ke kesatuan asalnya. Meski demikian, kepastian mengenai penarikan atau sanksi terhadap personel tersebut masih menunggu keterangan resmi dari institusi kepolisian.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menjamin hak semua pihak yang terlibat.
Publik Menunggu Ketegasan Penanganan
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya sikap profesional aparat, khususnya ketika berhadapan dengan masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum.
Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati sesuai ketentuan hukum. Karena itu, setiap dugaan intimidasi atau tindakan fisik perlu diperiksa secara objektif, berdasarkan bukti dan keterangan para saksi.
Masyarakat kini menunggu hasil pendalaman dari pihak kepolisian. Langkah lanjutan yang diambil diharapkan mampu menjawab pertanyaan publik mengenai kronologi kejadian, status personel yang bersangkutan, serta ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri.
Catatan redaksi: Hingga berita ini disusun, keterangan yang tersedia menyebutkan bahwa kepolisian masih melakukan koordinasi dan pendalaman. Dugaan terhadap ART belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti sebelum ada hasil pemeriksaan resmi.(*)
