Opini Korupsi : oleh Noto Suwarno (Sekretaris Forum Putra-Putri Karyawan Perkebunan)
Sumber :
“Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut beban utang ‘segunung’ yang dicatatkan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN merupakan bentuk korupsi yang terselubung yang berlangsung sejak lama.
Korupsi terselubung tersebut membuat perusahaan akhirnya terbebani utang hingga Rp 43 triliun yang mulai diperbaiki oleh manajemen baru.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Erick menyebut aksi korupsi tersebut harus diungkap dan orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu harus dituntut.”
Banyuwangi, pedulibangsa.co.id – Mengacu statement dari sumber diatas, kami selaku forum putra putri karyawan perkebunan menunggu kesungguhan Menteri BUMN mengungkap indikasi korupsi jumbo ditubuh PTPN, karena dengan terungkapnya praktik korupsi jumbo tidak hanya menyelamatkan BUMN sektor Perkebunan/Pergulaan tapi juga menyelamatkan hajat kepentingan warga perkebunan yang selama ini menyadarkan sumber kehidupannya dengan aktivitas hari hari di perkebunan.
Kami yakin melihat kredibilitas menteri BUMN dan kepercayaan presiden Republik Indonesia, menteri BUMN pasti memiliki niat kuat untuk menyelesaikan persoalan perkebunan /BUMN Lainnya ,Tentu hal ini selaras dengan Jargon menteri BUMN yang banyak dikenal dengan “AKHLAK”.
Jangan sampai kredibilitas menteri BUMN saat ini, yang kita harus akui bahwa beliau sosok yang tegas, religius, capable serta mempunyai prestasi yang luar biasa dan tentu kalau bicara dengan sosok menteri BUMN tidak perlu diragukan.
Harapan kami menteri BUMN segera bisa menyelesaikan persoalan indikasi penyimpangan (Korupsi) di semua BUMN tidak terkecuali sektor Perkebunan.
Kami warga perkebunan meyakini kemampuan kapasitas menteri BUMN untuk menyelesaikan persoalan ini, karena peryataan Menteri BUMN diatas akan mempertaruhkan nama besarnya sebagai menteri BUMN yang diakui sebagai pemimpin yang amanah, tegas, religius dan cakap oleh semua pihak termasuk presiden Republik Indonesia.
Kita sebagai masyarakat menunggu gebrakan serta realisasinya statement diatas sebagai bukti pernyataan menteri BUMN benar adanya, bukan sekedar opini atau shockterapi oleh menteri BUMN yang ditujukan di lingkungan BUMN khususnya Perkebunan yang semakin ke belakang merugi dan semakin tidak jelas nasibnya. (red)
