Banyuwangi, Pedulibangsa.co.id – Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2021, DPRD Banyuwangi gelar Paripuna dengarkan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT RI ke-76, Senin, (16/08/2021).
Tepat di hari itu juga, Puluhan anggota AMPIBI datangi kantor DPRD Banyuwangi yang sedang menggelar Rapat Paripurna, dengan membawa poster mendesak Seluruh Anggota Dewan untuk melaksanakan hak Interpelasinya, menanyakan kepada Bupati Banyuwangi tentang status pasti Kawah Ijen.
Muhammad, koordinator Aksi menyampaikan, “Kami datang kali ini dengan perwakilan beberapa elemen diantaranya Paguyuban Komunitas Banyuwangi, Pemuda Pejuang, Perempuan Banyuwangi Bersatu, Forum Masyarakat Buruh Migran Banyuwangi serta Jaringan Lintas Petani dan Nelayan Banyuwangi, ingin menyaksikan secara langsung terkait anggota dewan dari fraksi apa saja yang pro dengan rakyat, yang mendukung keinginan masyarakat Banyuwangi untuk menggunakan hak interpelasi”, jelas Mohammad.
ini
“Sayang beribu sayang, ternyata kedatangan kami harus menelan kekecewaan karena ternyata anggota dewan yang mewakili aspirasi kami hanya Partai PKB, partai Demokrat dan PKS sedangkan partai yang lain tidak mendukung hak interpelasi,” imbuhnya.
Di lain sisi, Febri Ardiansyah yang juga salah satu anggota AMPIBI, menilai entah apa yang di benak pikiran Anggota DPRD yang tidak setuju terkait Interpelasi Ini, apakah meraka sudah lupa, akan tanggung jawab yg di terima, yakni amanah rakyat yg sudah di titipkan saat Pemilu dulu, dan yang menjadikan pertanyaan saya apa yang menjadi jaminan kepada kami rakyat Banyuwangi, jika status kawah ijen itu masih sepenuhnya milik Kabupaten Banyuwangi pasti jawabnya menunggu keputusan Mendagri dan seterusnya, jika seperti itu berarti mereka tidak jauh berbeda dengan saya, sama-sama menunggu, yang di butuhkan rakyat saat ini itu bentuk kepastian langkah yang kongkrit agar kelihatan benar – benar memeperjuangkan suara rakyat, agar kedepan langkah Eksekutif itu lebih mendahulukan musyawarah dulu dengan rakyatnya di banding seenaknya mengambil dan membuat kebijakan, yang nantinya blunder di masyatakat.
“Saya melihat dari 33 anggota dewan yang tidak mendukung interpelasi ini mereka ada keyakinan yang lain atau cara lain, namun mereka tidak berani bicara, jangan jangan cara lain atau keyakinan lain mereka itu hanya retorika, atau dinamika tersendiri seperti yang pernah di katakan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas beberpa waktu lalu kepada awak media, jika alasannya mencabut atau menganulir tanda tangannya adalah sebuah dinamika tersendiri. Dinamika apakah yang di maksud Ibu Bupati itu?
Ya mari kita cari jawabannya bersama,” pungkas Febri.
(Red)
