Beranda Daerah DPR-RI Komisi VI Nasim Khan Dengar Unek-unek Pengusaha dan Investor Banyuwangi

DPR-RI Komisi VI Nasim Khan Dengar Unek-unek Pengusaha dan Investor Banyuwangi

Banyuwangi, pedulibangsa.co.id- Ir. H. M. Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional, menggelar sosialisasi sekaligus diskusi tanya jawab interaktif dengan puluhan pengusaha dan investor Banyuwangi.

Sosialisasi yang bertema “Satgas Percepatan Investasi dan Capaian Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022” itu diadakan di Ballroom Hotel Luminor Banyuwangi pada Jumat (5/8/2022) pukul 09:00 WIB sampai selesai.

Nasim Khan menuturkan Banyuwangi sangat produktivitas mengenai percepatan dan capaian realisasi investasi. Ia menilai Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki potensi lebih besar dari kota tetangganya.

Legislator yang berasal dari Dapil III Jatim (meliputi Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) ini juga mengajak kepada para pengusaha dan investor yang hadir bersama-sama memajukan daerah dan mencerdaskan masyarakat yang berakhlak.

Menariknya, saat sesi diskusi muncul unek-unek dari beberapa pengusaha yang ingin mereka curahkan. Tak hanya ditujukan kepada pihak DPR-RI, namun juga kepada para narasumber yang hadir yakni dari perwakilan Kementerian Investasi/BKPM serta dari pihak Pemda Banyuwangi.

“Banyuwangi belum memiliki fasilitas kontainer (peti kemas) pelabuhan. Sejauh ini kami harus kirim ke pelabuhan Surabaya. Dan itu biayanya besar,” beber David Wijaya, pengusaha pengalengan ikan yang berharap Banyuwangi ada fasilitas peti kemas seperti di Surabaya.

Menanggapi hal itu, Nasim Khan mengatakan perlunya koordinasi dengan pihak terkait. “Berarti nanti bisa koordinasikan dengan pemerintah kabupaten, Pelindo, juga mungkin KAI, (peti kemas) bisa diangkut pakai kereta, karena mitra kita juga kan BUMN. Itu nanti akan saya koordinasikan,” jawabnya.

Selain fasilitas yang diaspirasikan, para pengusaha juga mengutarakan keluhannya terkait perizinan, kecepatan, dan kepastian aturan. Hal itu direspon langsung oleh Yos Harmen selaku Direktur Wilayah IV Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

“Tadi ada juga yang mengutarakan mengenai izin bangun (terkait tenaga ahli desainer konstruksi), tenaga ahlinya perlu sertifikasi agar bisa diakui. Kalau bisa dipercepat sertifikasi tenaga ahli di daerah,” pungkas Yos Harmen. (r)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here