ACEH – Pedulibangsa.co.id – Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib, SH, alias Rocky, segera memecat secara tidak hormat bila ditemukan adanya aparat desa yang bersikap arogan kepada warga dan diduga tak jarang melakukan berbagai bentuk intimidasi yang mengganggu psikologis warga negara.
” Kita mendesak bupati segera memecat secara tidak hormat jika ditemukan adanya aparat desa arogan dan melakukan intimidasi terhadap warga, apapun bentuknya,” kata Ronny, Jumat 3 September 2021.
Dia menjelaskan sikap arogan dan bentuk – bentuk intimidasi merupakan pelanggaran terhadap etika pelayanan publik, bahkan hukum, dan diyakini melanggar Hak Asasi Manusia atas kekerasan terhadap psikologis warga yang dilakukan aktor negara.
” Mereka adalah pelayan masyarakat, bukan raja atau preman dalam pemerintahan, jadi jangan arogan dan intimidasi warga, karena sebelumnya ngemis suara minta dipilih, pas sudah terpilih jadi angkuh dan sombong, berlagak jadi raja,” ketus Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Aceh tersebut.
Dia menghimbau warga untuk tidak segan – segan melaporkan ke penegak hukum, jika ditemukan aparat desa berperilaku menyimpang.
” Warga gak usah takut, polisikan saja jika mereka melanggar hukum, apalagi kalau ada yang ngaku dekat sama bupati, dekat si ini, si itu, dekat hantu blau segala macam, laporkan saja, karena warga berhak mendapat kepemimpinan, pelayanan yang ideal dan bersih, jika ada yang arogan dan berlagak preman, diganti saja segera,” seru putera Idi Rayeuk itu.
Dia juga mendesak agar aparat hukum segera memeriksa aparat desa bermasalah, dan menjamin kenyamanan serta keselamatan warga sekecil apapun.
” Kami mendesak penegak hukum segera memproses aparat desa bermasalah, jangan malah melindungi perbuatan salah mereka, penegak hukum harus menjamin terpenuhinya hak – hak warga negara, agar terhindar dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” ungkap Ronny.
Dia mengingatkan bahwa aparat hukum harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dibandingkan kepentingan aparat desa.
” Aparat hukum mesti utamakan kepentingan masyarakat, keamanan dan kenyamanan warga, bukan malah mengorbankan masyarakat demi kepentingan beberapa orang aparat desa,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.(vee)
