Jakarta Timur – Pedulibangsa.co.id – BPJS Kesehatan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi Program JKN kepada masyarakat luas. Salah satunya Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Banyaknya informasi terbaru dari Program JKN membuat BPJS Kesehatan tanpa hentinya melakukan sosialisasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat bahkan terkadang informasi yang sudah lama dan pernah diberitahukan sebelumnya sering terlupakan sehingga BPJS Kesehatan perlu mengingatkan kembali. Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan telah lama menjadi mitra BPJS Kesehatan dalam mengawasi implementasi Program JKN. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, Dasrial saat membuka kegiatan Sosialisasi Program JKN bersama DPR RI, Senin (26/02).
Dasrial mengapresiasi kepada Komisi IX DPR RI yang turut ikut terjun ke lapangan bersama-sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Dirinya menambahkan bahwa kegiatan ini bukanlah yang pertama kali namun sudah sejak BPJS Kesehatan didirikan pada tahun 2014. Dasrial mengatakan bahwa masyarakat yang menghadiri sosialisasi ini kurang lebih berjumlah 300 orang warga Rawa Domba, Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dasrial berharap para warga yang hadir pada kegiatan ini dapat menyebarluaskan kembali informasi mengenai Program JKN sehingga masyarakat lain menjadi mengetahui betapa pentingnya memiliki jaminan kesehatan apalagi sudah banyak yang terbantu dengan adanya Program JKN.
”Kami juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengapa setiap warga negara harus menjadi peserta JKN sehingga mereka memiliki alasan dan manfaat dari menjadi peserta tersebut, tidak hanya sekedar menjadi suatu kewajiban dari negara. Manfaatnya diantaranya adalah protection, yaitu setiap orang beserta keluarganya terlindungi apabila jatuh sakit, terutama sakit berbiaya tinggi, selanjutnya sharing, yaitu setiap orang beserta keluarganya dapat membantu peserta lain yang jatuh sakit pada saat dirinya sehat dan yang terakhir compliance, yaitu setiap orang beserta keluarganya taat sebagai warna negara yang menjalankan kewajiban sesuai UU Nomor 4 Tahun 2004. Selain itu kami memberikan informasi seperti jenis kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, jumlah iuran, alur pelayanan, Aplikasi Mobile JKN, kanal layanan dan cara pembayaran iuran,” pungkas Dasrial.
Anggota Komisi IX DPRI RI, Nur Nadlifah mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi tidak salah paham lagi pada saat mengakses pelayanan kesehatan menggunakan Program JKN. Peserta JKN masih banyak yang belum mengetahui adanya fungsi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya petugas PIPP, peserta JKN dapat menanyakan informasi atau mengadukan keluhan terhadap pelayanan yang dirasakan kurang baik, sehingga peserta tidak merasa kebingungan lagi pada saat atau setelah mengakses pelayanan kesehatan. Petugas PIPP ini terdiri dari dua sisi, baik dari sisi fasilitas kesehatan maupun dari sisi BPJS Kesehatan.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memastikan keaktifan kepesertaan JKN masing-masing agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Salah satunya apabila terdapat masyarakat yang belum sama sekali belum menjadi peserta JKN dan tiba-tiba jatuh sakit, setelah itu baru mendaftar menjadi peserta JKN dengan segmen peserta mandiri maka kepesertaannya tidak otomatif aktif dapat membayar iuran tetapi harus memasuki masa tunggu 14 hari. Akhirnya nanti tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, maka dari itu saya menyarankan kepada masyarakat untuk segera mendaftar menjadi peserta JKN sebelum jatuh sakit dan bagi yang sudah terdaftar jangan lupa untuk membayar iuran secara tepat waktu,” tambah Nadlifah. (Vhee)
