Banyuwangi, pedulibangsa.co.id – Terkait dugaan segelintir oknum BPN yang bermain menjadi mafia tanah, sejumlah warga Banyuwangi turun aksi di sepanjang jalan menuju Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi, Jumat, (5/11/2021).
Sunandiantoro SH, selaku Koordinator aksi menyampaikan beberapa tuntutan kepada institusi yang menangani pertanahan tersebut, salah satunya yakni meminta pertanggung jawaban atas munculnya Sertifikat Hak Milik (SHM) pada objek yang masih dalam sengketa.
“Pertanggung jawaban yang dimaksud ialah BPN Banyuwangi mengeluarkan surat keterangan permohonan maaf dan melakukan pemblokiran secara internal terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 07808,” kata sunan di dalam orasinya.
Tuntutan terhadap BPN Banyuwangi, masih Sunan, dilaksanakan berdasarkan terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 07808 atas nama Tumini/Supriyadi yang sebelumnya telah diajukan surat permohonan pemblokiran dan obyek masih dalam sengketa di Pengadilan.
Kemudian, tuntutan ditunjukkan untuk Kepala Kantor BPN Banyuwangi.
“Hal tersebut bekenaan dengan kinerja anggotanya sehingga tercipta pelayanan yang ramah, profesional dan responsif terhadap permasalahan masyarakat berkaitan dengan pertanahan,” tambahnya.
Harapannya tidak lagi menjamur kasus serupa dikemudian hari. Unjuk rasa tersebut menekankan untuk menuntut Kepala BPN Banyuwangi sigap dalam menindak praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan masalah bersama kehidupan bermasyarakat. Kedepan, pungutan liar tidak ditemukan dalam proses pelayanan mengenai pertanahan tersebut.
“Kami menuntut Kepala BPN Banyuwangi untuk segera mempercepat penyelesaian pengurusan sertifikat masyarakat yang sampai sekarang belum selesai,” tegas sunan.
Ia mengatakan bahwa penyelesaian pengurusan sertifikat yang lalai sampai sekarang agar segera ditangani serius oleh bagian terkait. Warga yang ikut dalam aksi tersebut menuntut Kepala BPN Banyuwangi untuk bekerja dengan kembali kepada fitrahnya sebagai pelayan masyarakat sebagaimana mestinya. (Re)
