Beranda Daerah Meskipun Asli Domisili Depok, Warga Penghuni Kontrakan Ungkap Sulit Dapatkan Bansos

Meskipun Asli Domisili Depok, Warga Penghuni Kontrakan Ungkap Sulit Dapatkan Bansos

DEPOK – pedulibangsa.co.id-.co.id – Pertanggal 1 September lalu, pemerintah sudah mulai mencairkan bantuan langsung tunai (BLT BBM) bagi masyarakat kelompok penerima manfaat. Bantuan sosial atau bansos tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Nani (53) selaku warga domisili jalan Laskar, Bojong Pondok Terong Depok, (22/09) belum terdata mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) pengalihan subsidi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp600.000. BLT BBM ini merupakan kompensasi dari pemerintah terkait dengan kenaikan BBM tersebut.

Dirinya menjelaskan, “Disini begitu bang, keluarga yang Mapan kerja hampir semua kebagian bantuan. Eh… malah yang ngontrak tapi domisili masih di Sawangan Depok gak kebagian bantuan dari pemerintah, itu juga saya gak tau dapetnya darimana itu bantuan karena diam-diam taunya dapet aja” ujarnya.

Nani lantas menanyakan ke RT setempat mengapa dirinya tak mendapat bansos. Kata RT, petugas menyalurkan bantuan yang mengacu pada data yang ada.

Dia pun tak tahu apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Yang pasti, Nani telah melapor dan menyerahkan data yang diperlukan, seperti kartu keluarga (KK) dan KTP kepada RT setempat. Tak ada petugas yang berkeliling melakukan pendataan. “apa lagi bang, RT gak ada yg ksh info buat daftarin bantuan, itu juga inisiatif saya sendiri nyerahkan KTP dan KK saya ke RT. Iya saya juga gak paham namanya isi formulir lewat handphone, kecuali dikasih tau dan ada kertas fomulirnya”, ujarnya.

Perlu diketahui sebelumnya, berdasarkan informasi yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (03/09), Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya bakal memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” kata Risma dalam keterangan persnya.

Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki 70.000 pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Selain itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembaruan data lewat menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos maupun command center Kemensos.

Selain BLT, pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Kemudian, pemerintah pusat menginstruksikan kepada Pemda menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol dan nelayan.(rizky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here