JAKARTA, pedulibangsa.co.id – Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Sekretaris Jenderal Nico Afinta mengeluarkan imbauan resmi untuk seluruh jajaran di Indonesia dikarenakan aksi unjuk rasa di sejumlah titik
Imbauan ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan pribadi tanpa mengurangi tanggung jawab kedinasan. Seluruh ASN dan CPNS diminta tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baik di kantor maupun melalui mekanisme kerja fleksibel sesuai kondisi lapangan.
Seluruh jajaran diminta untuk menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik kerumunan aksi maupun kerawanan lain, serta tetap berhati-hati dalam setiap aktivitas.
Aparatur diminta menjaga sikap, tutur kata, dan etika dalam berinteraksi, baik langsung dengan masyarakat maupun di ruang digital.
“Gunakan bahasa yang santun, rendah hati, dan cerminkan integritas sebagai abdi negara,” tegas Sekjen Nico Afinta dalam keterangan resminya, Senin.
Kementerian juga menekankan kebijaksanaan dalam bermedia sosial. ASN diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, provokatif, atau berpotensi merugikan nama baik institusi.
Nico Afinta lahir di Surabaya, Jawa Timur tanggal 30 April 1971 adalah seorang Perwira Tinggi Polri yang sejak 15 November 2024 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
Kariernya dimulai sebagai :
– perwira samapta Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) Semarang pada tahun 1993 dan dipromosi menjadi kepala unit (Kanit) pada tahun 1994.
– Komandan peleton taruna Akpol pada tahun 1996 dan promosi menjadi komandan kompi pada tahun 1997
– bergabung dalam Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bosnia dan Herzegovina selama setahun dari tahun 1999 hingga tahun 2000
– Kepala Kepolisian Sektor Metro Ciputat pada tahun 2001
– Kanit Ekonomi Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2003
– Wakil Kesatuan Reskrim Kapoltabes Semarang pada tahun 2004
– Kanit Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditreskrim khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada tahun 2006
– Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) V/Pencurian Kendaraan Bermotor
– Ditreskrim umum Polda Metro Jaya
– Kasubdit III/Kejahatan dan Kekerasan pada tahun 2008
– Penyidik atas kasus Wiliardi Wizar yang merasa ditekan untuk merubah Berita Acara Pemeriksaan terkait Kasus Antasari Azhar
– Wakil Ditreskrim umum pada tahun 2011
– Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada tahun 2013
– Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2015
– Direktur Narkoba dan kembali ke Polda Metro Jaya pada tahun 2016
– Direktur Ditreskrim Umum pada tahun 2017
– Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Biro Operasional pada tahun 2018
– Direktur Direktorat Pidana Umum pada tahun 2019
– Staff Ahli bidang Sosial Politik
– Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatanpada tahun 2020
– Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur menggantikan Muhammad Fadil Imran.
– staff ahli sosial budaya Polri pada tahun 2022
– Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2023
– Sekretaris Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekarang 2025 (Vhee)
